FOREST PROGRAM

Program Hutan dan Iklim modul kerjasama finansial (FORCLIME FC) merupakan salah satu program yang berkontribusi pada Kebijakan

INDONESIAN LEGAL WOOD

Sejak tahun 2012, Kementerian Kehutanan telah melakukan penjaminan terhadap legalitas kayu dengan meluncurkan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) untuk menunjang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) secara utuh, dimana SVLK didisain mulai dari penjaminan perolehan bahan baku sampai kepada pemasarannya disatu sisi serta perlunya pusat informasi dalam rangka melaksanakan SVLK

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), terdapat penugasan untuk setiap Kementerian dan Lembaga serta Kepala Daerah agar aktif melakukan upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan mandat serta tugas dan fungsi masing-masing.

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Seluruh kawasan hutan harus dilaksanakan proses pembentukan wilayah pengelolaan hutan agar dapat dikelola secara lestari. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan yang dikelola secara lestari dan efisien yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan nasional. Dari 120,3 Juta Hektar Kawasan hutan negara, hamper separuhnya (46,5% atau sebesar 55,93 Juta Hektar) tidak dikelola secara intensif.

RESPONSIF GENDER

Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan- hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender. Diterbitkannya instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ikut serta dalam pembangunan nasional maka telah banyak upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

PERHUTANAN SOSIAL

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif, Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menyiapkan program Perhutanan Sosial. Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

INDONESIA FOLU NET SINK 2030

Konvensi Perubahan Iklim di Paris tahun 2015 (Conference of Parties, COP21 UNFCCC) menyepakati Persetujuan Paris (Paris Agreement) dengan tujuan menahan kenaikan suhu global dari tingkat suhu era pre-industrialisasi di bawah 2°C dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu sampai 1,5°C. Indonesia telah melakukan ratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikana Bangsa-Bansa Mengenai Perubahan Iklim).

FORCLIME

Forclime dengan berbagai mitra berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan sekaligus meningkatkan penghidupan masyarakat sekitar hutan maupun masyarakat pedesaan miskin di seluruh Indonesia, saat ini memfokuskan upayanya di Indonesia bagian timur khususnya provinsi Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat. Dalam mencapai tujuan berikut, Forclime bersama dengan pemerintah indonesia dan otoritas provinsi merancang dan melaksanakan reformasi hukkum, kebijakan, dan kelembagaan yang ditujukan untuk konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan di tingkat tapak dan level regulasi.