Sejak tahun 2012, Kementerian Kehutanan telah melakukan penjaminan terhadap legalitas kayu dengan meluncurkan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) untuk menunjang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) secara utuh, dimana SVLK didisain mulai dari penjaminan perolehan bahan baku sampai kepada pemasarannya disatu sisi serta perlunya pusat informasi dalam rangka melaksanakan SVLK. Penerapan SVLK ini kedepan diharapkan peningkatan kerjasama dari seluruh stakeholder sehingga SVLK sehingga meningkatkan daya saing produk ekspor industri kehutanan yang akhirnya dapat meningkatkan market share Indonesia di pasar internasional.

Dalam menerbitkan Dokumen V-legal SILK online terhubung dengan :

1. INATRADE (Indonesian Trading), yaitu suatu sistem online di Kementerian Perdagangan
2. INSW (Indonesia National Single Window), yang berada pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
3. Dapat terhubung dengan pihak berwenang (competent authority) di negara tujuan ekspor untuk membuka komunikasi secara langsung terkait hal-hal yang ingin diklarifikasi oleh pihak berwenang terkait Dokumen V-legal yang mereka terima

Penggunaan Dokumen V legal sebagai dokumen kelengkapan ekspor, secara resmi dimulai pada 1 Januari 2013, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perdagangan No. P.64/2012 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan. Pemberlakuan peraturan Menteri perdagangan ini secara garis besar pelaksanaannya dibagi ke dalam 2 tahap yaitu : (1) Berlaku pada 26 HS code per 1 Januari 2013 dan (2) Berlaku pada 14 HS code per 1 Januari 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sejak 1 Januari 2013 SILK online telah menerbitkan Dokumen V-legal untuk ekspor produk industri kehutanan yang tergabung dalam 26 HS Code dan di ekspor ke berbagai negara di dunia. Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2013, kebijakan penggunaan Dokumen V-legal sebagai dokumen pendukung ekspor dapat berjalan dengan baik.

Keterangan lebih detail kunjungi https://silk.menlhk.go.id/