SIARAN PERS
Nomor: SP.212/HUMAS/PP/HMS.3/9/2025

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, bersama pimpinan kementerian dan lembaga lain hadir dalam rapat percepatan pelaksanaan reforma agraria di Gedung Nusantara II Kompleks MPR DPR RI (24/09/2025).

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan anggota Komisi IV DPR RI melangsungkan rapat koordinasi bersama pemerintah guna membahas strategi percepatan reforma agraria.

Selain Menteri Kehutanan, sejumlah pimpinan K/L yang hadir antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Desa dan PDT, Menteri Pariwisata, Plt. Menteri BUMN, Kepala Staf Kepresidenan. Turut hadir juga perwakilan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) serta beberapa organisasi rakyat yang membawa pesan untuk pemerintah.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Kesempatan ini dimanfaatkan semua pihak dalam pemerintah untuk mendengarkan masukan dari KPA dan organisasi masyarakat dalam percepatan reforma agraria dan penyelesaian konflik.

Beberapa masukan yang disampaikan oleh KPA dan organisasi rakyat yang hadir antara lain adalah koreksi ketimpangan distribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, dan pembangunan ekonomi setidaknya pada 1,7 juta Hektar Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA.

Selain itu, terdapat juga masukan untuk pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria, serta adanya Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk percepatan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria.

Menhut pada kesempatan ini menyampaikan bahwa, pertemuan ini menggugah kembali memori terdahulu ketika ia menjadi aktivis untuk mendukung penyelesaian konflik agraria yang terjadi.

"Pada intinya saya setuju, perlu adanya kelembagaan antar sektoral untuk mengurai kebuntuan yang kita alami selama ini dalam proses reforma agraria ini," ujar Menhut Raja Juli Antoni.

Menurut Menhut, kelembagaan diharapkan dapat menjembatani berbagai sektor, para menteri atau pengambil kebijakan untuk menindaklanjuti penyelesaian konflik agraria.

Beberapa rekomendasi yang disimpulkan dalam rapat ini antara lain diharapkan dapat terbentuknya Badan Pelaksana Reforma Agraria. Selain itu, DPR RI juga akan mendorong kebijakan Satu Peta serta membentuk Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian konflik agraria.(*)

---

Jakarta, Kemenhut, 24 September 2025

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

Website:
www.kehutanan.go.id

Youtube:
Kementerian Kehutanan

Facebook:
Kementerian Kehutanan

Instagram:
Kemenhut

Twitter:
@kemenhut_ri