SIARAN PERS
Nomor: SP. 175/HUMAS/PP/HMS.3/8/2025

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, menegaskan bahwa Indonesia terus memperkuat peran sektor kehutanan dalam mendukung agenda global perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam forum International Forestry Students’ Symposium (IFSS) 2025 yang dihadiri para calon rimbawan dari 21 negara di Jakarta, Selasa (19/08).

Pada acara yang diselenggarakan oleh International Forestry Students’ Association (IFSA), Laksmi menekankan bahwa paradigma pengelolaan hutan Indonesia telah bergeser dari sekadar timber management menuju forest landscape management yang lebih holistik.

“Pengelolaan hutan kini tidak hanya fokus pada kayu, tetapi juga pada pemeliharaan ekosistem, keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, energi, dan air, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Laksmi.

Melalui skema multiusaha kehutanan, pemerintah membuka ruang lebih luas bagi pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non-kayu, pengembangan agroforestry, hingga hilirisasi industri berbasis hutan.

“Pendekatan ini diharapkan mendorong tumbuhnya ekosistem bisnis kehutanan yang sehat dan memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional,” jelas Laksmi.

Indonesia juga terus memperkuat Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+) sebagai instrumen penting untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan produk kehutanan.

“Dengan pemanfaatan teknologi digital, termasuk geo-location dan QR Code system, SVLK+ memberikan jaminan transparansi, meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia, serta menjaga akses ke pasar internasional, termasuk menghadapi kebijakan ketat seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR),” imbuh Laksmi.

Lebih lanjut, Laksmi menegaskan bahwa sektor kehutanan memiliki kontribusi penting dalam pencapaian target Enhanced NDC Indonesia, yakni FOLU Net Sink 2030, di mana tingkat penyerapan emisi dari sektor kehutanan dan lahan diharapkan setara atau lebih besar dari tingkat emisinya.

“Ini adalah bukti nyata komitmen Indonesia untuk mendukung pencapaian target Perjanjian Paris dan menuju Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat,” katanya.

Sebagai penutup, Dirjen PHL menegaskan bahwa pengelolaan hutan lestari adalah kunci untuk menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat, menjaga kedaulatan sumber daya alam, serta memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

Hadir pula dalam acara tersebut, partisipan dari kalangan pemerintah, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan pemerhati kehutanan, dan akademisi kehutanan. (*)

__
Jakarta, 19 Agustus 2025

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

Website:
www.kehutanan.go.id

Youtube:
Kementerian Kehutanan

Facebook:
Kementerian Kehutanan

Instagram:
Kemenhut

Twitter:
@kemenhut_ri