SIARAN PERS
Nomor: SP.124/HKLN/PPIP/HMS.3/07/2025

Kepolisian Negara Republik Indonesia, bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Komisi IV DPR RI, dan para pemangku kepentingan terkait, menggelar Penanaman Jagung Serentak Kuartal III di kawasan Perhutanan Sosial, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu, (09/07/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui integrasi program perhutanan sosial.

Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto.

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa program perhutanan sosial telah menjadi jembatan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi rakyat.

“Dari total 8,3 juta hektare SK perhutanan sosial yang telah diterbitkan, terdapat potensi lebih dari 500 ribu hektare untuk agroforestri jagung,” ujar Menteri.

Menhut menjelaskan jika keberadaan potensi lahan perhutanan sosial tersebut menjadi bentuk dukungan sektor kehutanan terhadap upaya mewujudkan swasembada pangan sebagai kekuatan bangsa, seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menegaskan jika upaya mewujudkan swasembada pangan dari lahan perhutanan sosial langsung terhubung dengan peningkatan kesejahteraan petani hutan, sehingga Ia dan jajaran membuka diri selebar lebarnya, untuk bekerjasama dengan Kepolisian RI dan pihak-pihak terkait, untuk menjaga hutan tetap lestari, disaat bersamaan mendorong agar sektor hutan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sementara itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menjadi tuan rumah kegiatan ini, menyampaikan bahwa Polri terus mendukung ekosistem pertanian nasional, termasuk melalui pemanfaatan lahan perhutanan sosial dan pembangunan fasilitas pendukungnya.

Ia menegaskan Polri siap hadir bersama rakyat, mendorong produksi dan distribusi pangan secara terintegrasi. Mewujudkan swasembada pangan bangsa dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia adalah bagian dari tanggung jawab moral dan institusional Polri.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pernyataannya menyambut baik kolaborasi lintas sektor dalam penguatan pangan nasional. Ia menyampaikan bahwa perhutanan sosial adalah potensi nyata yang selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Dengan dukungan Polri, Kementerian Kehutanan, dan DPR, produktivitas pertanian nasional diyakini akan meningkat signifikan dan cepat.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi antar sektor dalam memperkuat program perhutanan sosial untuk ketahanan pangan. Ia menekankan bahwa dukungan kebijakan dan anggaran akan terus didorong DPR, agar kelompok tani pengelola perhutanan sosial mendapatkan pendampingan, sarana, dan akses pasar yang lebih baik.

Capaian Perhutanan Sosial sendiri telah meningkat cukup tajam, hingga saat ini telah tercapai seluas 8.323.669 hektare dengan total SK Perhutanan Sosial sebanyak 11.065 unit dan penerima SK Perhutanan Sosial sebanyak 1.420.189 penerima manfaat; serta Nilai Ekonomi Nasional mencapai Rp.364,19 Milyar.

Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) yang terjadi dari Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial hingga triwulan II tahun 2025 telah mencapai 1,57 triliun rupiah, capaian ini meningkat sebesar 32 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.

Pada Provinsi Jawa Tengah telah menerima 147 unit SK Perhutanan Sosial dengan luasan 102.095 hektare dan 26.971 kepala keluarga penerima manfaat. Sementera di Kabupaten Grobogan terdapat 22 SK pengelolaan Perhutanan Sosial seluas 5.682 hektare terdiri dari 16 unit SK Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan 6 unit SK Hutan Desa (HD). Telah terbentuk 40 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Grobogan dengan keseluruhan memiliki kelas Silver. Produk yang dihasilkan oleh KUPS antara lain daun minyak kayu putih, minyak kayu putih, dan pipil jagung kering dengan potensi agroforestry di area perhutanan sosial Kabupaten Grobogan berupa tanaman jagung, rumput pakan ternak dan buah-buahan.

Kegiatan penanaman jagung di Grobogan menjadi bentuk nyata penanaman untuk pangan sekaligus mendukung upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan ini dilakukan di area Hutan Desa seluas 2,6 hektare dan lahan Perhutani seluas 6,6 hektare di Desa Selojari, Kecamatan Klambu. Area ini telah memperoleh SK Pengelolaan Hutan Desa sejak tahun 2023 tentang Рemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Desa Selo Lestari Seluas ± 74 Неktare yang berada dalam kawasan Hutan Produksi Tетар раda Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

Untuk mendukung kegiatan penanaman di area Hutan Desa, Kementerian Kehutanan melalui BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Pemali Jratun, telah menyediakan bibit sebanyak 2.000 batang terdiri dari bibit jati (kultur jaringan) sebanyak 500 batang; mangga 600 batang; nangka 500 batang; alpukat 150 batang; dan sawo 250 batang.

Penanaman jagung di lahan perhutanan sosial ini bukan hanya menumbuhkan jagung, tapi juga menumbuhkan harapan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Inilah merupakan salah satu jalan menuju rakyat berdaulat, bangsa bermartabat.(*)

---

Grobogan, Kemenhut, 9 Juli 2025

Penanggung Jawab Berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kemenhut
Krisdianto

Website:
www.kehutanan.go.id

Youtube:
Kementerian Kehutanan RI

Facebook:
Kementerian Kehutanan

Instagram:
kemenhut

Twitter:
@kemenhut_ri