SIARAN PERS
Nomor: SP.081/HKLN/PPIP/HMS.3/05/2025

Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antara Lembaga Fahrizal Fitri, secara resmi membuka Rapat Kerja Tahunan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Tahun 2025 di Jakarta, Selasa, (20/05/2025). Dalam sambutan Menhut yang dibacakannya, disampaikan tentang pentingnya kolaborasi multipihak khususnya dengan DKN sebagai mitra strategis untuk mendorong transformasi sektor kehutanan melalui produksi dan implementasi kebijakan kehutanan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Pada sambutan tersebut, Menhut juga menegaskan bahwa DKN, yang terdiri dari lima kamar (Pemerintah, Bisnis, Akademisi, LSM, dan Masyarakat), bukan hanya sebagai forum dialog, tetapi juga sebagai co-creator dalam membantu perumusan dan implementasi kebijakan sektor kehutanan Indonesia.

Dengan pendekatan tersebut Menhut berharap DKN dapat menjadi mitra strategis membantu merumuskan kebijakan kehutanan agar selaras dengan visi Presiden Prabowo dalam mengelola sektor kehutanan, yaitu hutan harus lestari, pembangunan tidak boleh berhenti, dan kesejahteraan masyarakat itu pasti, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

"Ketiga aspek ini tidak boleh dianggap saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan. Jika kita hanya fokus pada kelestaran hutan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat, maka ketimpangan akan semakin besar," ujar Menhut Raja Juli Antoni dalam sambutannya.

Sebaliknya, Menhut Raja Juli pun menyebut jika pembangunan berjalan tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan lingkungan, maka dampak negatifnya akan dirasakan oleh generasi mendatang.

"Tantangan ini memang tidak mudah, tetapi inilah tugas kita bersama. Kita harus mencari strategi terbaik agar pengelolaan hutan dapat memberikan manfaat optimal baik bagi lingkungan, pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat" tutur Menhut.

Dalam sambutannya, Menhut juga mengungkap bahwa sekitar 20 juta hektare kawasan hutan terdegradasi telah diidentifikasi sebagai cadangan strategis untuk ketahanan energi, air, dan pangan nasional. Mengolah kawasan yang sudah rusak untuk dipulihkan dengan nilai tambah tersebut disebutnya merupakan visi hutan modern, yaitu restorasi yang produktif dan lestari, serta upaya baik menjadikan hutan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan bangsa.

"Inilah paradigma baru yang kami dorong melalui penerapan kebijakan hutan sebagai cadangan air, energi, dan pangan, sebuah lompatan visi untuk menjadikan hutan sebagai cadangan strategis bagi ketahanan nasional," ungkap Menhut.

Selaras dengan agenda pembangunan nasional 2025–2029, Menhut memaparkan empat prioritas pembangunan kehutanan, yaitu: (1) Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (2) Mengoptimalkan fungsi hutan sebagai cadangan energi dan air. (3) Mengelola keanekaragaman hayati dengan menurunkan tingkat keterancaman ekosistem. (4) Mendorong hilirisasi produk hutan seperti kayu log, getah pinus, dan bioenergi dari aren.

Untuk mempercepat pencapaian tersebut, Kementerian Kehutanan telah membentuk empat gugus tugas strategis, yaitu: (1) Gugus Tugas Pengakuan Hutan Adat, bekerja sama dengan organisasi masyarakat adat dan LSM; (2) Gugus Tugas Multiusaha Kehutanan, untuk mendorong integrasi berbagai usaha kehutanan dalam satu kawasan; (3) Gugus Tugas Karbon, guna memperkuat peran sektor kehutanan dalam perdagangan karbon dan ekonomi hijau; (4) Gugus Tugas Digitalisasi, yang bertugas membenahi sistem perizinan kehutanan dan memperluas layanan digital termasuk sistem pembayaran nontunai dan e-ticketing di kawasan konservasi.

Menhut meminta Presidium DKN dapat menjadi jembatan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat kehutanan dari lapangan. Untuk itu, Menhut menekankan pentingnya pemetaan kembali peran dan program DKN agar sinergis dengan agenda pembangunan nasional ke depan.

"Implementasi program DKN harus mampu menyentuh isu-isu strategis kehutanan yang menjadi fokus utama pembangunan," tegas Menhut.

Sebagai penutup sambutannya, Menhut berharap Rapat Kerja Tahunan DKN 2025 dapat menghasilkan rekomendasi konkret serta pemetaan program yang terukur, dengan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga dan memanfaatkan hutan Indonesia demi generasi masa depan.(*)

---

Jakarta, Kemenhut, 20 Mei 2025

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kemenhut
Krisdianto

Website:
www.kehutanan.go.id

Youtube:
Kementerian Kehutanan RI

Facebook:
Kementerian Kehutanan

Instagram:
kemenhut

Twitter:
@kemenhut_ri