SIARAN PERS
Nomor: SP. 062HKLN/PPIP/HMS.3/05/2025

Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah nyata dalam mencapai target FOLU Net Sink 2030, yakni upaya untuk mencapai penyerapan karbon bersih dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dalam mendukung target ambisius ini, Kementerian Kehutanan menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Inggris melalui proyek Sustainable Landscape Investment Partnership in Indonesia atau (Kemitraan Investasi pada Bentang Alam Berkelanjutan/KIBAR).

Proyek KIBAR yang didanai oleh United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO) melalui skema hibah senilai USD 7,27 juta ini dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Global Green Growth Institute (GGGI). Fokus utama dari proyek ini adalah memperkuat Program Perhutanan Sosial (PS) sebagai instrumen penting dalam menurunkan laju deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa inisiatif ini tidak hanya mendorong pengelolaan hutan lestari, namun juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

“Kemitraan ini akan memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas, pengembangan bisnis berbasis hutan, serta penguatan kelembagaan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial),” kata Menhut dalam sambutannya usai menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPDLH dan GGGI di Yogyakarta, Selasa (6/5/2025).

Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, G.K.P.A.A. Paku Alam X yang hadir mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutannya menyampaikan perhutanan sosial di DIY bukan sekadar kebijakan, melainkan strategi nyata untuk menjawab tiga tantangan: kelestarian lingkungan, penguatan ekonomi rakyat, dan tata kelola berbasis nilai.

"Sejak 2007, DIY telah mendapat izin tetap dan menjadikannya bukan hanya sebagai akses kelola, tetapi alat pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh," ungkapnya.

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menambahkan bahwa pengembangan mekanisme blended finance seperti Fasilitas Dana Bergulir (FDB) menjadi kunci keberlanjutan pendanaan sektor kehutanan.

“Pendanaan berbasis Natural Capital Assets memiliki potensi besar dalam menjawab tantangan pembiayaan perubahan iklim, terutama pada skala usaha masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menyatakan komitmen negaranya untuk mendukung strategi FOLU Net Sink Indonesia.

“Kami bangga dapat membantu mempercepat praktik berkelanjutan yang melindungi hutan Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Perhutanan sosial adalah pilar penting untuk mencapai keadilan iklim dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Proyek KIBAR juga bertujuan untuk mempercepat implementasi Pengembangan Kawasan Terpadu (Integrated Area Development/IAD yang akan menyasar tujuh provinsi prioritas, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

Secara khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu wilayah fokus proyek karena keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial selama ini. Melalui pendekatan Integrated Forest Farming Development (IFRD), DIY akan mengembangkan model Wana Tematik yang mencakup Wana Boga, Wana Husada, Wana Kriya, dan Wana Wisata, untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian lokal.

Rowan Fraser, Country Representative GGGI Indonesia, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendukung perluasan investasi hijau berbasis ekosistem dan penguatan aset modal alam di Indonesia melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.

Kegiatan penandatanganan kerja sama yang digelar di Yogyakarta juga memberi kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk mengunjungi lokasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Gunung Kidul, sekaligus mempelajari pengelolaan hasil hutan bukan kayu dan sistem agroforestri yang menjadi solusi keberlanjutan pangan dan konservasi.

__

Yogyakarta, 6 Mei 2025

Informasi lebih lanjut:
Kepala Bagian PEHKT, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial,
Eris Maulana (HP. 081380621492)

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Krisdianto

Website:
www.kehutanan.go.id

Youtube:
Kementerian Kehutanan

Facebook:
Kementerian Kehutanan

Instagram:
Kemenhut

Twitter:
@kemenhut_ri